Tentang Kepemimpinan

BAB IV
KEPEMIMPINAN

Sekarangkita berada di hadapan sang pemimpin yang mulai dewasa dan matang. Ia tumbuh besar di bawah bimbingan Ilahi, jiwanya memberontak pada semua bentuk tirani dan jijik mlihat-setiap kediktatoran. Maka ia pun pergi membawa diri dan kebebasannya di manalcelak Allah menumbuhkan¬na sebagai pembawa risalah-Nya, menjadikannya sebagai tumpuan harap¬an pembebasan bangsanya. Lalu kembalilah sang pemimpin dengan penuh dan iman dan keyakinan, bersiap menghadap sang tiran besar. Dengarlah, ia datang menuntut agar sang tiran besar itu segera mengembalikan kebebasan dan kehormatan bangsanya, beriman kepadanya dan mengikuti risalah yang dia emban.
Sebuah sindiran yang begitu pedas diriwayatkan Al-Qur'an Suci dari lisan sang Rasul yang agung dengan amat indahnya,
        
"Itulah budi baik yang engkau limpahkan padaku, bahwa engkau telah mem-perbudak Bad Israel." (Asy-Syu'ara: 22)

"Wahai tiran besar yang pongah, yang hendak menguaaai hamba Allah (bukan hambamu), apa yang kamu sebut-sebut sebagai budi baik yang talah kamu limpahkan padaku itu, adalah bahwa kamu telah memperbudak, mele¬cehkan, dan menghina-dina bangsaku?" Itulah auman kebenaran yang meng¬gelegar dari mulut sang Nabi yang mulia, maka kemudian tergoncanglah singgasana kerajaan sang tiran:
Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun ddanan katakanlah olehmu, "Sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam." Fir'aun menjawab, "Bukankah kami telah mengasuhmu di andantara (kaluarga) kami, waktu kam4 masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu, dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu dan kamu ter-masuk galangan orang-orang yang tidak membalas budi." Berkata Musa, "Aku telah rnelakukannya, sedang aku dl waktu tarmasuk orang-orang yang khilaf, lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu, kemudian Tuhan memberi-kan kepadaku ilmu serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul." (Asy-Syu'ara: 16-21)
Pertarungan
Kini kita menyaksikan amarah dan angkara murka kekuatan tirani atas kebenaran. Ia meronta memberontak, membalas dendamnya, menyiksa para pendukung kebenaran. Lalu kita juga menyaksikan bagaimana pendu¬kung kebenaran itu bersabar, dan bagaimana para pemimpin mereka men¬jauhkan mereka dari mimpi-mimpi manis agar kelemahan tak menemukan jalan rnenuju hati mereka.
                                         

Berkatalah pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun (kepada Fir'aun), "Apakah kamu membiarkan Musa dan kaurnnya untuk membuat kerusakan di negeri ini (Mesir) dan meninggalkan kamu serta tuhan-tuhanmu?" Fir'aun menjawab, "Akan kita bunuh anak:anak laki-laki mereka dan kita biarkan hidup perempuan-perem; puan mereka dan sesunggubnya kita berkuasa penuh di atas mereka." Musa berkata kepada kaumnya, "Mohonlah pertolongan kepada Allah clan bersabarlah; sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan AllaR; dipusakakannya kepada siapa yartg dikehendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya. Dan Ilesu.dahan yang baik adalah bagi orang-oraeg yang bertakwa." (Al-A'raf: 127= 128).

Iman ...
Alangkah indahnya menyaksikan teladan abadi itu, dari para pengikut sang pemimpin itu, yang dakwahnya telah mereka imani; tentang keteguh¬an dan kesabaran, ketegaran memegang tali kebenaran, peremehan kepada apa saja, bahkan hidup itu sendiri demi iman dan aqidah. Begitulah mereka maju menentang sang tiran besar dengan jantan dan penuh percaya diri,
                       •              
"...Maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. Sesungguhnya kamu kamu hanya dapatmemutuskan pada kehidupan dunia ini saja. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami, agar Dia mengampuni kesalahan-kesa- . lahan kami dan sihr yang telah kamu paksakan,kepada kami. Dan Allah lebih baik (pahala-Nya) dan lebih kekal (adzab-Nya)." (Thaha: 72-73)

Kemenangan
Setelah itu, kini kita menyaksikan babak kelima dari kisah itu. Tahukah anda, apa itu? Kesuksesan, keberuniungan, kemenangan dan berita gem¬bira menghamburiorang-orang tertindas itu. Ia adalah mimpi yang telahmen¬ jadi kenyataan di depan mata para pemimpi. Ia adalah gaung kebenaran yang nyata, yang gemuruhnya membahana di segenap sudut mayapada,

      
"Wahai Bad Israel, sesungguhnya Kami telah menyelamatkan kamu sekali-an dari musuhmu." (Thaha: 80)
Baca Lanjutan : Tentang Kepemimpinan »»  

Partisipasi Politik di Negara Demokrasi dan Otoriter

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG
Dalam analisis politik modern partisipasi politik merupakan merupakan suatu masalah yang penting, dan akhir-akhir ini banyak di pelajari terutama dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang. Pada awal nya studi mengenai partipasi politik memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, tetapi dengan berkembangyademokrasi banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin memengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum. Kelompok-kelompok lahir dimasa pasca industrial (post industrial) dan dinamakan gerakan sosial baru (new social movement). Kelompok-kelompok ini kecewa dengan kinerja partai politik dan cenderung untuk memusatkan perhatian pada satu masalah tertentu (single issue) saja dengan harapan lebih efektif memengaruhi proses pengembilan keputusan melalui direct action.
Apakah partisipasi politik itu? Sebagai defenisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghindari rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan
direct actionnya, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini di ajokan pendapat beberapa sarjana yang memelopori studi partisipasi dengan partai politik sebagai pelaku utama.
1.2 RUMUSAN MASALAH
1. Partisipasi Politik di Negara Demokrasi dan Otoriter
2. Jenis jenis Kelompok
3. Partisipasi Politik di Negara Berkembang






BAB II
PEMBAHASAN

2.1. Partipasi Politik di Negara Demokrasi
Kegiatan yang dapat di kategorikan sebagai partisipasi politik pelbagai bentuk dan intensitas. Biasanya di adakan pembedaan jenis partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya. Orang yang mengikuti kegiatan secara tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan yang biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri (seperti memberikan suara dalam pemilu umum) besar sekali jumlahnya. Sebaliknya, kecil sekali jumlah orang secara aktif dan sepenuh waktu melibat kan diri dalam politik.
2.2 Partisipasi Pilitik di Negara Otoriter
Di negara-negara otoriter seperti komunis pada masa lampau, partisipasi masa umumnya diakui kewajarannya, karna secara formal kekeasaan anda di tangan rakyat. Akan tujuan utama partisipasi massa dalam masa pendek masyarakat adalah merombak masyarakat yang terbelakang menjadi masyarakat modern, produktif, kuat, dan berideologi kuat. Hal ini memerlukan disiplin dan pengarahan ketat dari mono poli partai politik.
Terutama, persentase partisipasi yang tinggi dalam memilih umum di anggap dapat memerlukan keabsahan sebuah rezim di mata dunia. Karna itu, rezim otoriter selalu mengusahakan agar persentase pemilih mencapai angka tinggi. Uni soviet adalah salah satu negara yang berhasil mencapai persentase voter turnout yang sangat tinggi. Dalam pemilihan umum angka partisipasi hampir selalu mencapai lebih dari 99%. Akan tetapi perlu diingat bahw sistem umumnya berbeda dari sistem di negara demokrasi, terutama karna hanya ada satu calonuntuk setiap kursi yang di perbutan, dan para calon itu harus melampaui suatu proses penyaringan yang ditentukan dan diselenggarakan oleh partai komunis.
Partisipasi politik di luar pemilihan umum dapat juga dibina melalui organisasi-organisasi yang mencakup golongan pemuda, golongan buruh, serta oraganisasi-organisasi kebudayaan. Melalui pembinaan yang ketat masyarakat dapat dimanfaatkan secara terkontrol. Partisipasi yang bersifat community action terutama di Uni Soviet dan China sangat intensif dan luas, melebihi kegiatan serupa di negara-negara demokrasi Barat. Akan tetapi ada unsur mobilized participation di dalamnya, karena bentuk dan intensitas partisipasi ditentukan oleh partai.
2.3 Jenis jenis Kelompok
Karena beragamnya kelompok-kelompok kepentingan ini Gabriel A. Almond dan Bingham G. Powell dalam buku Comparative Politics Today A: World View (1992) yang di edit bersama, membagi kelompok kepentingan dalam empat kategori, yaitu: a) kelompok anomi (anomic group), b) kelompok nonasosiasional (nonassociational groups), c) kelompok institusional (institutional groups), dan d) kelompok asosiasional (associational groups).


1. Kelompok Anomi
Kelompok-kelompok ini tidak mempunyai organisasi, tetapi individu-individu yang terlibat mempunyai perasaan frustrasi dan ketidak puasan yang sama. Sekalipun tidak teroganisir dengan rapi, dapat saja kelompok-kelompok ini secara spontan mengadakan aksi massal jika tiba-tiba timbul frustrasi dan kekecewaan mengenai suatu masalah. Ketidak puasan ini di ungkapan melalui demonstrasi dan pemogokan yang tak terkontrol,yang kadang-kadang berakhir dengan kekerasan. Ledakan emosi yang seringtanpa rencana matang, dapat saja tiba-tiba muncul, tetapi juga cepat mereda. Akan tetapi jika keresahan tidak segera diatasi, maka masyarakat dapat memasuki keadaan anomi, yaitu situasi chaos dan lawlessness yang diakibatkan runtuh nya perangkat nilai dan normayang sudah menjadi tradisi, tanpa diganti nilai-nilai baru yang dapat diterima secara umum. Hal ini tercermin dalam kejadian seperti pemberontakan di Berlin Timur dan Hungria (tahun 1989-an) dan Polandia (tahun 1980-an), demonstrasi di Tiananmen Square (1989), dan demonstrasi-demonstrasi mengutuk kartun Nabi Muhammad SAW di Denmark (2006) dan di beberapa negara di dunia.
2. Kelompok Nonasosiasional
Kelompok kepentingan initumbuh berdasarkan rasa solidaritas pada sanak saudara, kerabat, agama, wilayah, kelompok etnis, dan pekerjaan. Kelompok-kelompok ini biasanya tidak aktif secara politik dan mempunyai organisasi ketat, walaupun lebih mempunyai ikatan dari pada kelompok anomi. Anggota-anggotanya merasa mempunyai hubungan batin karna mempunyai hubungan ekonomi, massa konsumen, kelompok etnis, dan kedaerahan. Contoh di Indonesia: Paguyuban pasundan, kelompok penggemar kopi, dan lain-lain.
3. Kelompok Institusional
Kelompok-kelompok formal yang berada dalam atau bekerja sama secara erat dengan pemerintah seperti birokrasi dan kelompok militer. Contoh di Amerika: military complex dimana pentagon bekerja sama dengan industri pertahanan. Contoh di Indonesia: DarmaWanita, KORPRI, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesi (PKBI)
4. Kelompok Asosiasional
Organisasi-organisasi ini dibentuk dengan suatu tujuan yang eksplisit, telah menjadikan mereka lebih efektif dari pada kelompok-kelompok lain dalam memperjuangkan tujuannya. Contoh di Indonesia: Federasi Persatuan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Himpunan Kerukunan Petani indonesia (HKPI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan Kamar Dagang Indonesia (KADIN).
5. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia
Di Indonesia LSM sepadan dengan NSM serta kelompok kepentingannya, dan dalam banyak hal terinspirasi oleh koleganya dari luaar negeri. Ideologi serta cara kerjanya pun banyak miripnya. Secara historis di Indonesia LSM ada sejak awal abad ke-20. Ketika itu umumnya LSM lahir sebagai cerminan dari kebangkitan kesadaran golongan masyarakat menengah terhadap kemiskinan dan ketidakadilan sosial.
Sejak Indonesia merdeka, kehadiran LSM pertama kali terjadi pada tahun 1957 dengan berdirinya PKBI (Persatuan Keluarga Berencana Indonesia). Lembaga yang pada akhirnya menjadi mitra pemerintah ini menjadikan pembinaan keluarga yang sehat sebagai fokus kegiatan.
Menjelang 1960-an, lahir juga LSM-LSM baru. Pada masa ini muncul kesadaran bahwa kemiskinan dan masalah yang berkaitan dengan itu takdapat hanya diatas dengan menyediakan obat-obatan, bahan pangan, dan sejenisnya. Sebaliknya, perbaikan taraf hidup masyarakat miskin harus dilakukan dengan meningkatkan kemampuan mereka dengan mengatasi masalah. Maka sejak kurun waktu ini muncul LSM-LSM yang tidak saja merupakan perwujudan kritik terhadap LSM jenis sebelumnya, tetapi sekaligus juga perwujudan dari kritik tehadap strategi pembangunan yang dianut pemerintah yang dikenal sebagai trickle down effect.
2.4 Parsitipasi Politik di Negara Berkembang
Negara-negara berkembang yang non-komunis menunjukan pengalaman yang berbeda-beda. Kebanyakan negara baru ini ingin cepat mengadakan pembangunan untuk mengejar keterbelakangannya, karena dianggap bahwa berhasil-tidaknya pembangunan banyak bergantung pada partisipasi politik rakyat. Ikut sertanya masyarakat akan membantu penanganan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh perbedaan-perbedaan etnis, budaya, status sosial dan ekonomi, agama, dan sebagainya. Integrasi nasional, pembentukan identitas nasional, serta loyalitas kepada negara diharapkan akan ditunjang pertumbuhan melalui partisipasi politik.
Di beberapa negara berkembang, partisipasi yang bersifat otonom, artinya lahir dari diri mereka sendiri, masih terbatas. Berkaitan dengan gejala itu, jika halitu terjadi di negara-negara maju sering kali dianggap sebagai tanda adanya kepuasan terhadap pengelolaan kehidupan politik. Tetapi kalau hal itu terjadi di negara-negara berkembang tidak selalu demikian halnya. Di beberapa negara yang rakyatnya apatis, pemerintah menghadapi masalah bagai mana meningkatkan partisipasi itu, sebab jika partisipasi mengalami jalan buntu, dapat terjadi dua hal yaitu menimbulkan “anomi” atua justru “revolusi”.





BAB III
PENUTUP

3.1. Kesimpulan
Partisipasi politik adalah hal yang sangat diperlukan didalam kehidupan, dengan berpartisipasi dalam politik kita bisa mengubah dan mempengaruhi suatu kebijakan pemerintah, selain itu dengan berpartisipasi dalam politik kita telahmelaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara, demi mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Tanpa adanya partisipasi politik maka negara akan menjadi suatu negara yang otoriter dimana penguasalah yang akan menentukan segala sesuatunya tanpa boleh satu orangpun untuk mengubah ataupun menentang keputusan penguasa.

3.2. Saran
Menyadarkan kepada masyarakat bagaimana pentingnya partisipasi politik dan manfaat dari partisipasi politik bagi kehidupan negara ini dapat dilakukan melalui pendidikan sosialisai politik kepada masyarakat itu sendiri, sehingga dengan ini kita bisa menimbulkan kesadaran pada diri masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik.


DAFTAR PUSTAKA
Budiardjo, Miriam, Prof. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.


Baca Lanjutan : Partisipasi Politik di Negara Demokrasi dan Otoriter »»  

Makalah tentang Politik

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum.Wr.Wb
Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat-Nya yang berlimpah, saya dapat menyusun makalah ini dengan baik sesuai dengan kemampuan saya. Sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini dengan judul “Partai Politik”.
Saya menyadari bahwa penyusunan makalah ini jauh dari sempurna, untuk itu saya mengharapkan saran dan kritik agar makalah ini mendekati sempurna, saya sadar bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Akhir kata, semoga makalah yang saya susun ini berguna bagi kita semua.
Wassalamualaikum.Wr.Wb




Penulis




DAFTAR ISI
Halan
KATA PENGANTAR.........................................................................
DAFTAR ISI........................................................................................
BAB I PENDAHULUAN....................................................................
1.1 Latar Belakang....................................................................
1.2 Rumusan Masalah...............................................................
1.3 Tujuan.................................................................................
1.4 Manfaat...............................................................................
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Politik................................................................
2.2 Contoh-contoh Praktek politik............................................
2.3 Mengubah Paradikma Politik Yang tidak Baik Di Mata Masyarakat..........................................................................
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan .........................................................................
3.2 Saran....................................................................................
DAFTAR PUSTAKA..........................................................................
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Setiap orang berbicara tentang cuaca, tetapi tak seorang pun yang bisa berbuat terhadapnya.” Atau menurut ungkapan jenaka Mark Twain: setiap orang tahu politik tetapi tak seornag pun yang memahaminya.
Barangkali ada benarnya juga ungkapan di atas. Setiap orang mengenal apa itu politik walaupun hanya sebatas tau, tapi tidak semua orang paham apa itu politik dan apa saja yang termasuk dalam politik. Kebanyakan orang memandang politik adalah sesuatu yang kotor dan dipandang sebelah mata. Maka tak jarang masyarakat menjadi apatis terhadap politik, hal ini bisa jadi berbahaya karena apatis berarti tidak peduli, apatis berarti acuh, dan apatis berarti tak mau ikut berpartisipasi.
Dalam sebuah Negara jika masyarakatnya apatis bisa melahirkan dua kemungkinan terhadap keberlangsungan Negara yang bersangkutan. Kemungkinan pertama adalah pemerintahan yang ‘menggigit’ yang akan berlaku sewenang-wenang terhadap rakyatnya dan kemungkinan yang kedua adalah pemerintahan yang tidka stabil, karena kurang bahkan tidak adanya dukungan rakyat, sehingga pemerintahan tidak berjalan efektif.
Oleh sebab itu, perlu adanya kesepahaman tentang apa itu politik, bagaimana cara berpolitik dan berpartisipasi dalam pemerintahan baik lewat suara dalam pemilu, aktif dalam parta politik, ikut serta dan berperan aktif dalam organisasi masyarakat, membantu rakyat miskin agar lebih sejahtera dan lain sebagainya.
Untuk mencapai hal demikian diperlukan suatu usaha untuk meluruskan pemikiran yang sempat salah tentang politik. Politik bukan suatu kejahatan,politik bukan suatu wahana untuk korupsi ‘saja’, dan politik bukan hal buruk yang harus selalu dicaci. Tapi bukan berarti segala tentang politik juga bagus. Tidak. Karena segala sesuatu ada baik dan buruknya.
1.2. Rumusan Masalah
Yang menjadi rumusan masalah penulis adalah apa sebenrnya definisi dari kata politik, apa saja yang termasuk praktek-praktek politik, dan bagaimana meluruskan pandangan publik tentang istilah politik yang terlanjur jelek. Selanjutnya untuk memudahkan analisis maka pertanyaan dituangkan sebagai berikut.
1.Apa pengertian politik?
2.Apa saja yang termasuk ke dalam praktek-praktek politik?
3.Bagaimana meluruskan pandangan publik tentang istilah politik yang terlanjur berimej jelek?
1.3. Tujuan
1.Memahami pengertian politik.
2.Mengetahui praktek-praktek politik.
3.Mengetahui pandangan yang benar terhadap politik.
1.4. Manfaat
1.Membuka wawasan tentang dunia politik, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.
2.Memberi kesadaran kepada masyarakat bahwa politik bukanlah hal yang kotor, tapi banyak manfaat dengan kita memahami politik.
3.Mengajak masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif lagi dalam pemerintahan.


BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Pengertian Politik
Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang lebih baik. Pemahaman orang Yunani tentang “politik” boleh dikatakan luas. Politik yang berasal dari bahasa Yunani itu diartikan sebagai “Negara Kota” (polis). Menurut sebuah sumber dari barat, Aristoteles adalah orang yang pertama kali memperkenalkan istlah politik melalui pengamatannya tentang manusia yang pada dasarnya adalah binatang politik.
Politik dalam suatu Negara berkaitan dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan kebijakan public, dan alokasi dan distribusi. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian warga, untuk membawa masyarakat kea rah kehidupan bersama yang harmonis. Usaha mencapai the good life ini menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem, serta cara-cara melaksanakan tujuan itu.
Jadi secara sederhana politik adalah suatu cara untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.


2.2. Contoh-contoh Praktek Politik
Dalam bukunya, Political Sciology : A Critical Introduction, Keith Fauls dalam Pengantar Sosiologi oleh Damsar, memberikan batasan partisipasi politik sebagai “keterlibatan secara aktif dari individu atau kelompok ke dalam proses pemerintahan.
Seringkali orang beranggapan bahwa praktek politik itu hanya di wilayah pemerinthan saja, praktek politik itu hanya untuk orang-orang berpendidikan tinggi dan memiliki kekuasaan saja. Padahal tidak sesempit itu, mari kita ambil beberapa contoh perilaku berpolitik.
1. Cuaca sedang panas-panasnya, yang dirasakan oleh setiap orang hampir sama. Haus. Saat haus yang terpikir dalam pikiran adalah minum. Saat seseorang berpikir untuk minum (mengambil keputusan untuk minum) maka saat itu pula ia sedang berpolitik. Ia berpolitik untuk mempertahankan diri agar tidak mati kehausan, kemudian ia minum sampai dahaganya hilang.
2. Saat sedang lapar seseorang tentu ingin makan. Kemudian secara naluriah rasa lapar itu akan menggerakan orang tersebut untuk bergerak mencari makanan kemudian setelah mendapat makanan maka ia akan segera memakannya agar mendapat energi kembali. Hal ini juga dinamakan politik. Politik untuk mendapat makanan dan memutuskan untuk memakannya.


Bentuk-bentuk Partisipasi Politik
Secara umum bentuk-bentuk partisipasi sebagai kegiatan dibedakan sebagai berikut.
1.Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output. Artinya setiap orang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi. Warga negara secara aktif mengajukan usul mengenai kebijakan public, mengajukan alternative kebijakan public yang berlainan dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan umum, memilih pemimpin pemerintah dan lain-lain.
2. Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya mentaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.
3. Golongan putih (golput) atau kelompok apatis, karena menganggap system politik yang ada telah menyimpang dari apa yang di cita-citakan.
Para ahli sosiologi politik telah merumuskan berbagai bentuk partisipasi politik. Berikut disajikan bentuk-bentuk partisipasi politik menurut beberapa ahli.



Michael Rush dan Philip Althoff
Dalam buku Pengantar Sosiologi Politik, Michael Rush dan Philip Althoff yang dikutip oleh Damsar dalam Pengantar Sosiologi Politik mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai suatu tipologi politik. Hirarki tertinggi dari partisipasi politik menurut Rush dan Althoff adalah menduduki jabatan politik atau administrative. Sedangkan hierarki yang terendah dari suatu partisipasi politik adalah orang yang apati secara total, yaitu orang yang tidak melakukan aktivitas politik apapun secara total. Semakin tinggi hierarki partisipasi politik maka semakin kecil kuantitas dari keterlibatan orang-orang, seperti yang diperlihatkan oleh Bagan Hierarki Partisipasi Politik21 , dimana garis vertikal segitiga menunjukkan hierarki, sedangkan garis horizontalnya menunjukkan kuantitas dari keterlibatan orang-orang.


Samuel P.Huntington dan Juan M.Nelson
Samuel P.Huntington dan Juan M. Nelson22 menemukan bentuk-bentuk partisipasi politik yang berbeda. Adapun bentuk-bentuk partisipasi politik meliputi :
Kegiatan Pemillihan, mencakup suara, juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seoranng calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.
Lobbying, mencakup upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan politik mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.
Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya yang utama adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
Mencari koneksi, merupakan tindakan peorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu atau segelintir orang.
Tindak kekerasan, merupakan upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbukan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda.
2.3. Mengubah Paradigma Politik yang Tidak Baik di Mata Masyarakat
Jika kita sebagai seorang muslim tidak mau berpolitik maka kita akan dipimpin oleh orang-orang yang zhalim. Paradigm terhadap citra politik yang terlanjur tidak baik ini membuat sebagian orang berpikir bahwa kita tidak usah berpolitik, padahal pandangan seperti ini jelas-jelas keliru. Karena kita dalam setiap aktifitas pun berpolitik.
Saat kita melepaskan kesempatan untuk tidak ikut aktif dalam dunia politik, maka saat itu juga kita telah mempersilahkan kepada mereka yang haus kekuasaan menguasai kita. Satu prinsip yang harus diingat dalam berpolitik khususnya dalam bidang pemerintahan adalah memimpin atau tergantikan.
Jaringan Islam Liberal (JIL) telah menyusupkan pemikiran-pemikirannya kepada masyarakat lewat hembusan yang sangat halus dan tidak terasa, mengatakan bahwa Islam tidak usah berpolitik, karena Islam dan politik itu adalah dua garapan yang berbeda. Islam menyoal agama, dan politik menyoal pemerintahan. jika pemikiran semacam ini telah termind set maka orang-orang JIL kini tengah tertawa dan bertepuk tangan menyaksikan kita yang apatis, dan mereka yang akan maju mengisi panggung pemerintahan.
Oleh sebab itu, politik bukanlah segalanya, akan tetapi jangan sampai kita menjadi orang yang apatis dan tidak mau peduli pada kondisi pemerintahan negeri ini. Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara.


BAB III
PENUTUP
3.1. Kesimpulan
1.Politik dalam suatu Negara berkaitan dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan kebijakan public, dan alokasi dan distribusi. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian warga, untuk membawa masyarakat kea rah kehidupan bersama yang harmonis.
2.Seringkali orang beranggapan bahwa praktek politik itu hanya di wilayah pemerinthan saja, praktek politik itu hanya untuk orang-orang berpendidikan tinggi dan memiliki kekuasaan saja.
3.Saat kita melepaskan kesempatan untuk tidak ikut aktif dalam dunia politik, maka saat itu juga kita telah mempersilahkan kepada mereka yang haus kekuasaan menguasai kita. Satu prinsip yang harus diingat dalam berpolitik khususnya dalam bidang pemerintahan adalah memimpin atau tergantikan.
3.2. Saran
Untuk Pemerintah
1. Menjalani roda pemerintahan dengan baik, tanpa korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Memegang teguh amanah yang diberikan.
Untuk Masyarakat
1.Berusaha sedikit demi sedikit menghilangkan rasa skeptis terhadap pemerintah.
2.Tidak lagi bersikap apatis, karena kita harus membangun negeri ini agar menjadi Negara yang adil, makmur, dan sejahtera.


DAFTAR PUSTAKA
Budiadjo, Miriam. (2007). Dasar-dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
Rodee, dkk. (1983). Pengantar Ilmu Politik. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
Rasyid, Daud. 2006. Reformasi Republik Sakit. Bandung: Syaamil Cipta Media.
Baca Lanjutan : Makalah tentang Politik »»  

TENGGANG RASA

TENGGANG RASA
1.1 Membahas Pentingnya Tenggang Rasa dalam Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

1. Pengertian dan Ciri Umat Beragama yang Bertenggang Rasa
Tenggang rasa atau toleransi berasal dari kata toleransi yang berarti dengan sabar memberikan sesuatu. Dalam bahasa Inggris disebut tolerant, artinya bersikap sabar, memberikan, mengakui, dan menghormati keyakinan orang ain. Jadi, toleransi adalah sikap saling menghargai antarmanusia untuk dan saling memudahkan dalam melakukan sesuatu.
Dalam menjalankan agama dan kepercayaan di Indonesia, kita mengenal adanya istilah tenggang rasa/tepa salira, sartinya saling menghormati dan menghargai sesama penganut agama. Dengan demikian, toleransi/tenggang rasa akan menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama. Toleransi antar ummat beragama, artinya dengan sabar membiarkan orang lain mempunyai keyakinannya masing-masing. Pcmbinaan kerukunan hidup antarumat beragama akan menciptakan suasana tenang tenteram, dan damai di antara para pemeluknya dalam menjalankan ibadah.
Walaupun bcrbeda-beda agama dan kepercayaan, bangsa Indonesia dapat mengembangkan sikap saling menghormati dengan sesama umat beragama dan antar pemeluk agama, serta penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini merupakan perwujudan sila Ketuhanan Yang Maha Esa.
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Kawi yang beramti berbeda-beda tetapi tetap satu ini tertulis dalam lambang negara Republik Indonesia yang ditulis oleh Empu Tantular dalam buku Sutasoma. Makna semboyan terscbut menyatakan bahwa meskipun bangsa Indonesia terdiri atas suku bangsa yang bcrbcda dalam adat-istiadat, agarna, dan kcbiasaan, tetapi tctap merupakan satu keluarga besar Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika menjamin kebebasan dalam kebudayaan, bahasa, agama, dan adat istiadat.
Toleransi atau tenggang rasa antarumat bcragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mempunyai ciri-ciri sebagai bcrikut :
a. membiarkan orang lain meyakini agarnanya sesuai den-an keyakinan masing-masing;
b. saling menghormati antarpcmeluk agama yang berbeda;
c. saling menghormati kebebasan mcnjalankan ibadah;
d. tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.
Sclama hidup kita pcrnah merasakan, suka dan duka. Misalnya, pada saat nenek yang kita cintai meninggal dunia, adik kita menderita sakit berat, atau sahabat kita pergi jauh pasti kita merasa sedih. Namun, kila akan merasa scnang apabila kakak atau saudara kita lulus ujian, mendapatkan rezeki yang banyak, atau mendapatkan hadiah. Kita semua pernah merasakan hal tersebut. Demikian pula, apabila hal itu dirasakan orang lain maka kita akan turut merasakannya.
Tenggang rasa seseorang akan mendorong orang tersebut untuk bersikap menghargai orang lain. Misalnya, jika kita mendengar teman sekelas menderita sakit parah berkepanjangan, kita tidak cukup berkata kasihan saja. Namun, kita akan mencoba meringankan penderitaannya dengan cara menjenguknya atau bermusyawarah denga semua teman di kelas untuk memberikan sumbangan, baik material maupun moril.
Tenggang rasa itu penting agar kita tidak ingin menang sendiri, tidak somboong, dan acuh terhadap orang lain. Contohnya, kalau angggota badan kita scndiri, tidak sombol, dan acuh terhadap orang lain. Dcngan demikian, kita tidak akan mclakukan hal itu kcpada orung lain. Dengan perasaan seperti itu, kita tidak akan melakukan tindakan yang bodoh atau tindakan yang bisu menyinggung dan melukai perasaan orang lain.
Keluarga merupakan satuan masyarakat terkecil terdiri atas ayah, ibu, dan anak dalam satu ikatan darah dan kekeluargaan. Tenggang rasa dalam kehidupan keluarga berarti adanya sikap saling menghormati, menghargai, merasakan penderitaan, dan kebahagiaan anggota keluarga. Hal ini akun menimbulkan kerukunan dan keharmonisan hidup berkeluarga. Dari sikap tenggang rasa diantara anggota keluarga akan terbina kerjasama dan tolong menolong, serta timbulnya rasa tanggungjawab terhadap keluarga.
Berikut pengertian tentang keserasian. keselarasan, d:ut keseimbanoan yaitu :
a. Keserasian adalah keadaan yang menggambarkan terpadunya unsur- unsur yang terlibat dalam kehidupan bersama. Alam semesta terdiri atas segala macam makhluk, mulai dari benda, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia yang semuanya terikat menjadi satu kesatuan. Unsur yang satu bergantung pada unsur yang lain, ketiadaan salah satu unsur akan menimbulkan kehilangan, kejanggalan, dan akan mengganggu keberadaan individu dan masyarakat sebagai kesatuan yang tersusun serasi.
b. Keserasian adalah keadaan yang menggambarkan suasana yang tertib, tcratur, aman, dan damai sehingga timbul ketenteraman lahir dan hatin. Keselarasan akan terwujud apabila setiap unsur mengetahui fungsi, tugas, hak, dan kewajibannya. Pertentangan tidak perlu terjadi karena segalanya berlangsung secara wajar.
c. Keseimbangan adalah keadaan yang menggambarkan dalam kehidupan masyarakat, setiap orang mendapatkan perlakuan sesuai dengan kodrat, harkat, martabat, tugas, dan kewajibannya sebagai manusia. Dengan terjalinnya keseimbangan akan tercapai suasana keadilan.

Pcrwujudan tcnggang rasa dapat kita laksanakan dalam kchidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan pertahanan keamanan.
a. Perwujudan tenggang rasa sebagai satu kesatuan politik, yaitu :
1) bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayuannya merupakan satu kcsatuan wilayah, wadah, ruang hidup, kesatuan matra seluruh bangsa, dan menjadi modal serta milik bersama;
2) bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, bahasa, dan agama merupakan satu kesatuan bangsa ynag bulat dalam arti yang luas;
3) secara psikologis, bangsa Indonesia merasa satu, senasib, sepenanggungan, seperjuangan, sebangsa, dan setanah air;
4) kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan Pancasila dan UUD 1945;
5) bangsa Indonesia hidup berdampingan dengan bangsa lain.
b. Perwujudan tenggang rasa sebagai satu kesatuan ekonomi, yaitu :
1) kekayaan, baik potensial maupun produktif
2) perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah;
3) kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan ditujukan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
c. Perwujudan tenggang rasa sebagai satu kesatuan sosial, budaya dan pertahanan keamanan.
1) Sebagai satu kcsatuan sosial budaya, yaitu
a) masyarakat harus dapat menciptakan kehidupun yang serasi. selaras, dan seimbang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa:
b) budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kebudayaan bangsa.
2) Sebagai satu kesatuan ketahanan dan keamanan, yaitu
a) bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara;
b) bahwa tiap-tiap warga ncgara mempunyai hak dan kcwajiban yang sangat dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.

1.2 Norma yang hlengatur Tenggang Rasa Antarumat Beragama
Manusia secara kodrat dilahirkan schapi nrakhluk pribadi yang utuh dan sebagai rnakhluk sosial yang mcmbutuhkan orang lain. Manusia saling membutuhkan pertolongan dan bckcrja sama dengan orang lain.
Dalam pergaulan masyarakat, kita mcnghendaki keharmonisan hidup bcrmasyarakat, yakni adanya kcrukunan antar anggota masyarakat, sama-sama merasa senang aman, scjahtcra, selaras, dan seimbang. Masalah yang timbul di antara anggota masyarakat merupakan masalah bersama yang pengaruhnya dapat dirasakan juga olch sebagian masyarakat lainnya. Oleh karena itu, dalam hidup bcnnasyarakat kita perlu mclaksanakan sikap tenggang rasa yang maknanya dalam hidup bcrmasyarakat akan kita nikmati bcrsama berupa kebahagiaan, keserasiaan, kcsenangan, kcamanan, kcdamaian, dan kesejahteraan.
Dipergauan masyarakat, kita menghendaki keharmonisan hidup bermasyarakat, yakni adanya kerukunan antaranggota masyarakat, sama-sama merasa senang, aman sejahtera, selaras, dan seimbang. Masalah yang timbul di antara anggota masyarakat merupakan masalah berasal dari
TengganR rasa menciptakan semangat kekeluargaan di setiap suku bangsa, merasa sebagai satu keluar,,a besar Indonesia dan nierasa senasib sepenam-~-gan. Ancaman terhadap suatu daerah merupakan ancaman bagi seluruh bangsa Indonesia. Misalnya, di suatu daerah Indonesia mem-,alami nwsibah bcncana alam, tentu seluruh bangsa Indonesia Wait prihatin dan menc:uijalan penyelesaian untuk menolon¬mereka, bahkan pcmerintah selalu memberikan perhatian dan bantLian.
Dalam pasal 34 UUD 1945, secara garis besar negara mengatur sikap tenggang rasa. Pasal ini berbunyi, "Fakir miskin dan anak-anak yang telantar dipelihara oleh negara." Pasal ini menunjukkan sikap tenggang rasa dari pihak negara dan pemerintah Indonesia sebagai bentuk pertolongan dari orang berada terhadap orang yang kekuranaan agar tercipta kesejahteraan yang menyeluruh.

Baca Lanjutan : TENGGANG RASA »»  

TRADISI PENGGUNA NARKOBA

MAKALAH SMP TRADISI PENGGUNA NARKOBA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panajtkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyusun makalah tentang "TRADISI PENGGUNA NARKOBA". Makalah ini disusun atas dasar ilustrasi tetapi nyata. Sasaran dari pengguna narkoba ini adalah tidak berfikir dengan sehat dan banyak hal lainnya.
Semoga makalah ini dapat memberi kesadaran bagi kalangan masyarakat khususnya anak muda. Yang pada umumnya narkoba bukan untuk ajang coba-coba. Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada pembaca yang menganggap bahasan makalah ini sebagai acuan.




Muhajirin, April 2008
Penulis,


MULA NUGRAH. M

DAFTAR ISI

KATA FENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belalcang 1
1.2. Tujuan Penulisan 1
1.3. Metode Penulisan 2
BAB II PEMBAHASAN 3
2.1 Tradisi Narkoba 3
2.2 Kelemahan Pemberantasan Narkoba 3
2.3 Faktor Penyebab Pengguna Narkoba 3
BAB III PENUTUP 5
31 Kesimpulan 5
32 Saran 5
DAFTAR PUSTAKA 6

BAB I
PENDAHULUAN


Dalam rangka meningkatkan kesehatan di lingkungan masyarakat khususnya para anak muda sekarang, maka untuk itu didalam makalah ini terdapat beberapa jenis narkoba yang sudah menjadi tradisi.
Dimasa sekarang ini banyak pemuda pemudi yang menjadikan narkoba menjadi tradisi, sebagai untuk :
1. Menghilangkan stres.
2. Mengurangi rasa nyeri / sakit.
3. Dan lain sebagainya.
Untuk itu kami mengharapkan makalah ini setidaknya dapat menambah pengetahuan dan tidak menjadi tradisi bagi siswa SMP Negeri 17 Muaro Jambi dan penduduk sekitarnya.

1.1. Latar Belakang
Akhir - akhir ini dikalangan remaja/masyarakat masih banyak kedapatan menggunakan narkoba. Upaya menanggulangi pemakaian narkoba sangat sulit diatasi karena kurangnya kesadaran pada pengguna narkoba.

1.2. Tujuan Penulisan
Diambil dari masalah di atas, maka tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :
- Agar siswa-siswi lebih mengenal dampak positif dan negatif dalam pengguna obat-obatan terlarang.
- Meningkatkan mat mernbaca siswa-siswi agar dapat mencari solusi dalam “TRADISI NARKOBA”.

1.3. Metode Penulisan
Makalah ini saya buat dengan alasan yang bermaksud agar para pengguna narkoba sadar dengan apa yang mereka perbuat, dan makalah ini juga menafsirkan bahwa penggunaan narkoba sangatlah merugikan bagi diri sendiri dan orang lain.

BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Tradisi Narkoba
Narkoba merupakan suatu zat yang mengandung efek yang sangat kuat/berbahaya. Penggunaan narkoba yang diawali dengan coba-coba ataupun cuma hanya untuk menghilangkan stres, yang akhirnya digunakan terus menerus hingga menjadi tradisi (lumrah).
Jenis-jenis narkoba yang sering digunakan antara lain :
a. Ganja adalah bahan yang didapatkan dari tumbuh-tumbuhan yang tidak mengandung zat pembius tetapi hanya menghilangkan rasa stres.
b. Heroin adalah zat yang sangat berbahaya yang memiliki zat pembius yang sangat tinggi dari obat-obatan terlarang lainnya.

2.2 Kelemahan Pemberantasan Narkoba
Pemberantasan pengguna narkoba sulit dilakukan karena kurangnya kesadaran bagi pemakai narkoba, yang pada dasarnya remaja/masyarakat umum menganggap bahwa memakai narkoba hanya berpengaruh pada kenikmatan sesaat.
Pemberantasan pengguna narkoba ini sangat sulit dilakukan karena pengguna narkoba tidak berfikir panjang, dimana pengguna hanya berfikir jika hanya mencoba tidak akan berpengaruh, padahal dengan adanya mencoba barang tersebut akan bereaksi dengan mengendalikan diri di luar sadar.

2.3 Faktor Penyebab Pengguna Narkoba
Faktor dari pengguna narkoba sangat mempengaruhi bagi lingkungan, yang diantaranya :
- Kurangnya kasih sayang dari keluarga (orang tua).
- Akibat dari pengekangan/terlalu membatasi apa yang hendak dilakukan. Akibat pergaulan yang sangat (terlalu bebas).
- Cara berfikir yang pendek tanpa memikirkan dampak negatifnya. Akibat dari ajang coba-coba dan lain sebagainya.

BAB III
PENUTUP

Dengan penulisan/perumusan makalah ini, semoga para pembaca khususnya siswa-siswi SMP, SMA yang sudah membaca atau yang sudah mengetahui dampak dari penggunaan narkoba agar dapat memetik hikmah dari makalah yang saya buat.

31 Kesimpulan
Didalam makalah ini saya menyimpulkan bahwa upaya pemberantasan narkoba sulit dilakukan karena adanya faktor-faktor yang menguatkan pengguna narkoba itu menjadi berkembang hingga menjadi tradisi.

32 Saran
Pengenalan pada narkoba sangatlah penting, tetapi dengan mengetahui dampak dan hikmah yang terkandung pada pengguna narkoba tersebut. Janganlah mencoba-coba narkoba dan jika yang sudah terjerumus pada pemakaian narkoba agar berhenti dan rehabilitasi

DAFTAR PUSTAKA

Sujak, Abi. 1990. Aksitenti Dalam Perilaku Organisasi. Jakarta: PT. Rajawali Pers.
Baca Lanjutan : TRADISI PENGGUNA NARKOBA »»  

“PERBEDAAN PENDAPAT PARA ULAMA”

“PERBEDAAN PENDAPAT PARA ULAMA”

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Salah satu kenyataan dalam fiqih adalah adanya perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Qiyas adalah dalil yang bisa digunakan tetapi dalam illat hukum sering berbeda. Karena adanya perbedaan dalam menentukan ullat hukumnya. Disamping itu sering pula terjadi perbedaan pendapat akibat milieu atau lingkungan dimana ulama tersebut hidup. Perlu ditekankan disini bahwa disamping perbedaan pendapat banyak pula masalah yang disepakati para ulama, baik dalam hal-hal yang berkaitan dengan dalil kulli dan dalil juz’i. Perbedaan pendapat ini sudah terjadi sejak masa nabi, hanya saja pada masa nabi apabila terjadi perbedaan pendapat dikalangan sahabat ada yang memberikan keputusan akhir yaitu nabi. Perbedaan pendapat tidak akan mengakibatkan pengaruh yang negatif . bahkan, perbedaan pendapat bisa memberikan hikmah yang besar. Akhirnya perbedaan pendapat adalah wajar dalam masalah-masalah ijtihadiyah selama kita tetap bisa menjaga persatuan dan ukhuwah islamiyah.

B. Rumusan Masalah
1. Apakah sebab-sebab perbedaan pendapat?
2. Bagaimanakah perbedaan pendapat para ulama?
3. Apakah hikmah perbedaan pendapat para ulama?
4. Pengertian perbedaan para ulama?

BAB II
PEMBAHASAN

A. Sebab-Sebab Perbedaan Pendapat

Salah satu kenyataan dalam fiqh adalah adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Meskipun demikian kebijaksanaan fiqh menetapkan bahwa keluar dari perbedaan pendapat itu disenangi, dan mendahulukan apa yang telah disepakati daripada hal-hal lain di mana terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama.
Sesuai dengan kaidah :

"Keluar dari perbedaan pendapat itu adalah disenangi ".


"Apa yang disepakati didahulukan daripada hal-hal di mana para ulama berbeda pendapat".

Adapun sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat tersebut adalah:
1. Karena berbeda dalam memahami dan mengartikan kata-kata dan istilah baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Seperti lafal musytarak, makna haqiqat (sesungguhnya) atau majaz (kiasan), dan lain-lainnya.
2. Karena berbeda tanggapannya terhadap Hadits. Ada Hadits yang sampai kepada sebagian ulama, tetapi tidak sampai kepada ulama yang lain. Kalau Hadits tersebut diketahui oleh semua ulama, sering terjadi sebagian ulama menerimanya sebagai Hadits sahih, sedang yang lain menganggap dha'if, dan lain sebagainya.
3. Berbeda dalam menanggapi kaidah-kaidah Ushul. Misalnya ada ulama yang berpendapat bahwa lapal am yang sudah ditakh'sis itu bisa dijadikan hujah. Demikian pula ada yang berpendapat segala macam mafhum tidak bisa dijadikan hujah. Ulama-ulama yang berpendapat bahvva mahfum itu adalah hujah, kemudian berbeda lagi tanggapannya terhadap mafhum mukhalafah.
4. Berbeda tanggapannya tentang ta'arudl (pertentangan antara dalil) dan tarjih (menguatkan satu dalil atas dalil yang lain). Seperti: tentang nasakh dan mansukh, tentang pentakwilan, dan lain sebagainya yang dibahas secara luas dalam ilmu Ushul Fiqh.
5. Berbeda pendapat dalam menetapkan dalil yang sifatnya ijtihadi. Ulama sepakat bahwa Al-Qur'an dan Al-Sunnah al-Shahihah adalah sumber hukum. Tetapi berbeda pendapatnya tentang istihsan, al-maslahah al-mursalah, pendapat sahabat, dan lain-lainnya yang digunakan dalam era berijtihad. Sering pula terjadi, disepakati tentang dalilnya, tetapi penerapannya berbeda-beda. sehingga mengakibatkan hukumnya berbeda pula. Misalnya tentang Qiyas: Jumhur ulama berpendapat bahwa Qiyas adalah dalil yang bisa digunakan. Tetapi dalam menetapkan illat hukum sering berbeda. Karena adanya perbedaan dalam menentukan illat hukumnya, maka berbeda pula dalam hukumnya.
Dari keterangan di atas jelas bahwa perbedaan pendapat para ulama itu pada prinsipnya disebabkan karena berbeda dalam cara berijtihad. Berbeda dalam cara berijtihad mengakibatkan berbeda dalam fiqh sebagai hasil ijtihad. Disamping itu sering pula terjadi perbedaan pendapat akibat milieu atau lingkungan di mana ulama tersebut hidup: Seperti Qaul Qadim dan Qawl Jadid dari Imam al-Syafi'i. Qaul Qadim merupakan hasil ijtihad Imam Al-Syafi'i ketika beliau hidup di Baghdad. Sedangkan Qaul Jadid merupakan hasil ijtihad Imam al-Syafi'i ketika beliau hidup di Mesir. Imam Abu Hanifah dihadapkan kepada masyarakat yang lebih maju peradabannya di Irak, sehingga dituntut untuk berpikir secara lebih rasional. Akibatnya, rasionalitas lebih mewarnai mazhab Hanafi. Sebaliknya, Imam Malik berhadapan dengan masyarakat Madinah, tempat Nabi berjuang dan membangun umatnya, sehingga beliau dituntut untuk lebih mengikuti dan mempertahankan `urf Ahli Madinah. Hal inilah yang menyebabkan Mazhab Maliki lebih bernuansa tradisionalis.
Perlu ditekankan disini bahwa di samping perbedaan pendapat banyak pula masalah yang disepakati para ulama, baik dalam hal-hal yang berkaitan dengan dalil kulli ataupun dalil juz'i. Seperti wajib melaksanakan shalat lima waktu, puasa bulan Ramadhan, menunaikan zakat, naik haji bagi yang mampu, wajib melaksanakan, keadilan, melaksanakan amanat, wajib memelihara ukhuwah, musyawarah, dan lain-lainnya. Haram melakukan pencurian, perampokan, pembunuhan, zina, minuman khamar, menuduh zina, menghina orang, melakukan riba, menipu dalam timbangan dan sukatan, menjadi saksi palsu, dan lain sebagainya.

B. Pengaruh Perbedaan Pendapat Para Ulama,

Perbedaan pendapat ini sudah terjadi sejak masa Nabi, hanya saja pada zaman Nabi apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan sahabat ada yang memberikan keputusan akhir yaitu Nabi sendiri. Dengan demikian, perbedaan pendapat dapat terselesaikan. Umat pun mengikuti keputusan Nabi ini. Pada zaman sahabat, terutama pada zaman Khulafa al-Rasyidin, untuk masalah- masalah yang berkaitan dengan kemaslahatan umat selalu dimusyawarahkan oleh Khalifah dengan anggota-anggota majelis permusyawaratan. Keputusan musyawarah ini menjadi pegangan umat.
Perbedaan pendapat dalam masalah lainnya yang tidak langsung berkaitan dengan kepentingan umat. Perbedaan pendapat para ulama dalam bidang fiqh ini tidak memberikan pengaruh yang negatif sampai ke zaman Imam-Imam mujtahidin. Mereka tahu pasti di mana dimungkinkan perbedaan pendapat, dan di mana harus terjadi kesepakatan. Dengan demikian apabila terjadi perbedaan pendapat pada masa itu mereka cukup toleran dan menghargai pendapat yang lain. Imam Syafe'i menghatgai pendapat Imam Malik dan Imam Malik juga menghargai pendapat Abu Hanifah.
Namun, setelah orang fanatik kepada satu mazhab atau kepada satu pendapat ulama, maka sering perbedaan pendapat ini mengakibatkan hal-hal yang tidak pada tempatnya. Melampaui batas-batas yang harus dipegang bersama, merusak persatuan dan kesatuan umat serta ukhuwah Islamiyah yang dibina oleh Rasulullah.SAW Prof. Hasbi menyatakan: “Apabila kita perhatikan keadaan masyarakat Islam dewasa ini dan sebabnya mereka bergolongan-golongan ditinjau dari segi hukum Islam niscaya nyatalah bahwa di antara sebab-sebab itu ialah perbedaan pegangan, perbedaan anutan, dan perbedaan ikutan. Dan untunglah di tanah air kita Indonesia ini pengaruh perbedaan anutan dan golongan tidaklah meruncing, jika dibandingkan dengan keadaan diluar negeri seperti di India, di Persia dan lain-lain tempat”. Pengaruh negatif dari perbedaan pendapat ini ternyata bisa dinetralisasi dengan pendidikan yang meluaskan wawasan berpikir tentang hukum Islam. Antara lain dengan cara muqaranah al-madzahib dan mambaca kitab-kitab Imam Madzhab.

C. Hikmah Perbedaan Pendapat Para Ulama

Perbedaan pendapat tidak akan mengakibatkan pengaruh yang negatif. Bahkan, perbedaan pendapat bisa memberikan hikmah yang besar. Dengan berpikir kritis dan bersikap terbuka terhadap perbedaaan pendapat para ulama, maka perbedaan pendapat itu akan memberikan hikmah yang besar, Berikut ini akan dikemukakan beberapa hikmah dapat ditarik dari perbedaan pendapat tersebut.
Kita memiliki sejumlah besar hasil ijtihad yang memungkinkan untuk memilih mana alternatif yang terbaik di antara pendapat para ulama yang bisa diterapkan untuk masa sekarang ini. Cara inilah yang sedang ditempuh para ahli hukum Islam. Sekarang seperti terbukti dalam perkembangan hukum Islam terakhir.
Di samping itu, dengan adanya perbedaan pendapat para ulama, kita akan tahu alasan masing-masing ulama tentang pendapatnya tersebut, sehingga memungkinkan kita untuk mentarjih atau cenderung kepada pendapat yang mempunyai alasan yang lebih kuat. Dengan demikian dari perbedaan pendapat ulama yang ada, dengan melihat kepada cara beristinbat, akan tampak mana pendapat-pendapat yang lebih banyak meraih nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah.
Kita melihat kenyataan bahwa bagaimanapun juga selama diperkenankan ijtihad, maka berarti diperkenankan adanya perbedaan pendapat. Sebab ijtihad mengakibatkan adanya perbedaan pendapat para ulama. Ini berarti dituntut sikap toleran terhadap kenyataan adanya perbedaan pendapat. Kenyataan lain adalah umat Islam pada umumya yang tidak mampu berijtihad akan mengikuti salah satu pendapat ulama, baik dengan cara Ittiba' maupun Taklid. Ini bisa dipahami karena umat Islam yang awam mempunyai i'tikad baik untuk bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan ajaran agama. Yang tahu ajaran agama itu adalah ulama (Ahli Agama) . Maka, dengan iktikad baiknya itu mereka mengikuti salah seorang ulama. Apalagi mereka sering dengar “Al-'ulama waratsat al-anbiyd” para ulama itu adalah ahli waris para Nabi. Oleh karena itu, kedudukan ulama sangat tinggi di mata mereka. Fatwa ulama pada pandangan mereka sama dengan fungsi dalil pada pandangan mujtahid. Hal ini tampak dari ungkapan: Qaul al-mufi fi haqq al-'dm ka al-adilla ft haqq al-mujtahid.
Sekalipun keharusan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah sudah lama dikumandangkan, dan disepakati oleh seluruh Imam Mazhab, tetapi tampaknya belum ada model thuruq al-istinbath yang baru. akibatnya, sering terjadi adanya pendapat baru, tetapi jika diteliti ternyata telah ada. Mungkin, ditemukan pada Mazhab Hanafi, atau Maliki, atau Syafi'i, Habali, Dhahiri, Syi'i, atau ulama lainnya (Al-Tharabi, Abu Tsawr, Laits bin Sa'ad, dan lain-lain). Cara beristinbat untuk masalah baru pun ternyata sama dengan salah satu Imam Mazhab. Dhahiri menekankan pada dhahir nash, sedangkan Maliki dan Hanafi lebih menekankan pada kemaslahatan dan semangat ajaran. metode-metode lainnya dalam ilmu Ushul fiqh.
Akhirnya dapat dinyatakan bahwa perbedaan pendapat adalah wajar dalam masalah-masalah ijtihadiyah selama kita tetap bisa menjaga persatuan dan ukhuwah Islamiyah. Perbedaan pendapat menjadi tidak wajar apabila menjurus kepada perselisihan dan permusuhan, serta melampaui batas-batas dalil kulli.

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari pembahasan diatas dapat kita simpulkan bahwa perbedaan para ulama itu menurut ilmu fiqh adalah wajar dalam masalah-masalah mengungkapkan atau menyelesaikan masalah yang berkaitan dalam ijtihadiyah dan islamiyah. Pada zaman Rasulullah jika ada permasalahan mereka menyelesaikan dengan cara bermusyawarah dan akhirnya permasalahan itu diserahkan kepada nabi saw. Selain itu kita memiliki sejumlah besar ijtihad yang memungkinkan memilih mana alternatif yang terbaik antara pendapat para ulama yang bisa diterapkan untuk masa sekarang ini. Disamping itu, dengan adanya pendapat para ulama, kita bisa mengetahui pendapat masing-masing ulama. Sehingga memungkinkan bahwa kita untuk cenderung/mentarjih kepada pendapat yang mempunyai alasan yang lebih kuat.
Baca Lanjutan : “PERBEDAAN PENDAPAT PARA ULAMA” »»